Kemiskinan Nelayan dalam Jejak Perubahan Iklim

Sejak  beberapa dekade terakhir perubahan iklim telah menjadi isu global yang menjadi perhatian berbagai kalangan. Tak hanya para ahli, pengambil kebijakan, bahkan masyarakat umum pun mulai ‘melek’ soal perubahan iklim.
Hal ini terjadi karena perubahan iklim menjadi suatu isu yang sangat penting karena telah berdampak signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik, sehingga mempengaruhi sendi-sendi kehidupan manusia. Perubahan iklim yang terjadi saat ini telah mengancam upaya dunia termasuk Indonesia untuk memerangi kemiskinan. Bagaimana tidak, sebanyak 10  juta jiwa jumlah nelayan  di Indonesia mengantungkan hidupnya dari sektor perikanan yang keberhasilan produksinya sangat tergantung pada kondisi iklim.
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan UNDP (United Nation Development Program), perubahan iklim di Indonesia juga memiliki dampak besar terhadap  rakyat miskin yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir akan lebih rentan terkena dampak perubahan iklim.
Jangan salahkan para nelayan Indonesia yang menyandang istilah the poor of the poorest, karena pendapatan mereka per bulan sangat sedikit dibandingkan para petani. Jumlah nelayan miskin di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Jumlah 7,87 juta orang tersebut berasal dari sekitar 10.600 desa nelayan miskin yang terdapat di kawasan pesisir di berbagai daerah di tanah air (Tribunnews, 2012).
 

Pesisir adalah tempat ‘empuk’ bagi kemiskinan untuk tetap bertahan, sehingga masyarakat pesisir dianggap terpinggirkan dan teridentifikasi miskin. Begitu banyak pengertian mengenai kemiskinan, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa istilah kemiskinan selalu menunjuk pada kondisi yang serba kekurangan baik dilihat secara ekonomi, maupun secara sosial budaya (Iqbal, 2011). Ciri inilah yang melekat pada kehidupan masyarakat pesisir sejak dulu. Fenomena kemiskinan nelayan di negeri ini sudah berlangsung lintas generasi dan seakan tidak pernah berhenti seiring dengan perkembangan jaman dan gempitanya pembangunan.

Hal itu diperparah dengan perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini. Gelombang tinggi dan badai yang sering terjadi saat ini menyebabkan para nelayan tidak dapat berlayar untuk mencari ikan. Selain itu telah menyebabkan penurunan jumlah populasi ikan di laut, yang disebabkan kerusakan terumbu karang akibat peningkatan suhu permukaan laut, pengasaman laut (ocean acidification), sehingga produktivitas hasil perikanan selalu menurun. Tak pelak, tantangan alam yang dihadapi oleh para nelayan sangat berat. Pada saat yang sama, kebijakan pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir
Jika selama ini, nelayan terus “dipaksa” beradaptasi dengan perubahan yang ada baik alam maupun ekonomi secara makro, maka intervensi negara sangatlah mendesak. Namun yang perlu diperhatikan adalah penyebab kemiskinan tidaklah sama disemua wilayah, bahkan ukurannyapun bisa berbeda-beda atau tergantung kondisi setempat. Sehingga formula pengentasan kemiskinanpun tidak bisa digeneralisir pada semua wilayah atau semua sektor. Program pengentasan kemiskinan nelayan membutuhkan strategi khusus yang mampu menjawab realitas yang terjadi hari ini. Selain itu, peranan hukum juga menjadi sangat penting untuk mensejahterakan para nelayan. Dengan adanya perubahan iklim, pemerintah sudah seharusnya punya grand strategy menghadapinya.
Misalnya saja memberikan kapal penangkap ikan yang lebih besar sehingga para nelayan bisa menyiasati gelombang tinggi dan badai. Sehingga dapat menjangkau laut lepas. Selain itu tersedianya informasi cuaca dan lokasi penangkapan ikan secara rutin dan mutakhir adalah teramat penting untuk meningkatkan produksi ikan nelayan. Berdasarkan pengamatan penulis, nelayan di Indonesia minim sekali yang menggunakan GPS  (Global Positioning System). Padahal GPS dapat membantu nelayan untuk menentukan posisi ikan di laut. Namun hal ini harus dibarengi dengan pengelolaan dan pembinaan bagi nelayan. Pemerintah memiliki andil penting untuk melakukan sosialisasi kepada nelayan untuk melakukan penangkapan yang baik, bertanggung jawab dan tidak merusak lingkungan.
Selain itu memperpendek jarak antara tempat penangkapan dengan tempat penjualan ikan menjadi salah satu aspek penting untuk mempermudah nelayan memenuhi kebutuhan konsumsi ikan. Hal ini ditandai dengan dibangunnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang akan dilakukan KKP berupa pembangunan cold storage mini, pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) dan kendaraan roda berinsulasi (Lensaindonesia.com). Meningkatkan ketahanan mata pencaharian dan infrastruktur sebagai komponen kunci dari efektif strategi pengurangan kemiskinan. Kekuatan hukum juga harus ditingkatkan, jangan sampai kita memperbaiki infrastruktur, namun dalam soal hukum kita masih lemah dan dianggap enteng di mata negara lain.
Selain itu pemerintah bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dalam penanganan perubahan iklim. Misalnya saja Oxfam, konfederasi internasional dari tujuh belas organisasi yang bekerja bersama di 92 negara. Dengan cita-cita menjadi bagian dari sebuah gerakan global untuk perubahan, membangun masa depan yang bebas dari ketidakadilan akibat kemiskinan. Lembaga ini bisa ikut berpartisipasi dalam memerangi perubahan iklim dan kemiskinan di Indonesia.
Begitu banyak “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan Indonesia untuk bisa tegar perkasa sebagai s
atu negara maritim terbesar dunia. Semoga terwujud suatu saat nanti.
Artikel ini diikutsertakan dalam Lomba Blog Oxfam, Eastern Indonesia Climate Adaptation Network.
Atrasina Adlina
Penulis adalah mahasiswa Ilmu Kelautan
Universitas Hasanuddin angkatan 2008

You may also like

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *