“Jangan berikan nelayan seekor ikan, karena hanya akan habis dalam satu hari. Berikan ia cara memancing ikan, karena bisa ia gunakan untuk makan selamanya” –Pepatah Cina
Pepatah diatas bisa menunjukkan kebijaksanaan pada pengelolaan perikanan. Dimana pengelolaan perikanan yang baik bisa memberikan pendapatan dan penghasilan yang baik bagi masyarakat. Pada beberapa tahun terakhir ini sering kita mendengar masalah tentang perikanan. Mulai dari permasalahan keterbatasan laju peningkatan sumberdaya perikanan, kapasitas kapal yang berlebihan, over fishing, dan juga keterbatasan teknologi dalam penangkapan ikan. Sumberdaya ikan dapat mengalami degradasi bahkan pemusnahan apabila dieksploitasi secara tidak terkendali, meskipun sumberdaya ikan merupakan sumberdaya yang dapat pulih (renewable resources). Belum lagi perebutan sumberdaya ikan yang semakin langka menjadi salah satu akar konflik perikanan saat ini, sehingga menuntut kita untuk bepikir ulang tentang cara mengelola sumberdaya ini.
Jika ditilik kembali, posisi tawar perikanan di negara ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Kemiskinan yang berhadapan dengan kerapuhan lingkungan hidup, konflik dan dualisme ekonomi, merupakan tantangan yang pada gilirannya akan berimbas pada keberlanjutan pertumbuhan sektor ini. Belum lagi tumpang tindihnya kebijakan hukum pada sektor perikanan yang dipegang oleh tiga instansi, instansi Departemen Kelautan Dan Perikanan (DKP), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), serta kepolisian negara RI (POLRI).
Kekisruhan pengelolaan perikanan membutuhkan solusi yang tepat dalam melakukan pemberdayaan perikanan. Pengelolaan sumberdaya perikanan cukup rumit bila dibandingkan dengan pengelolaan sumberdaya alam lainnya, terutama yang bersifat terrestrial. Oleh sebab itu pengelolaan perikanan memerlukan rencana yang lebih baik yang harus disetujui dan didukung oleh segenap dari mereka yang terlibat dan yang berkepentingan, yakni para stakeholders.
Dengan melibatkan seluruh stakeholders maka kewajiban dan tanggung jawab mereka terhadap pemanfaatan dan pengelolaan jangka panjang atas sumberdaya ikan dan ekosistemnya dapat ditingkatkan. Dalam banyak perikanan, rencana pengelolaan sering tidak hanya berupa instrument untuk perencanaan tetapi juga instrument untuk pelaksanaan pengelolaan. Rencana-rencana ini tidak sekadar merupakan dokumen cara mencapai sejumlah tujuan pengelolaan di masa mendatang (yang bersifat strategis), tetapi juga menguraikan bagaimana mengelola perikanan saat ini (yang bersifat taktis).
Guna meningkatkan daya dukung sumberdaya perikanan, praktik-praktik pemanfaatan perikanan yang lestari perlu dilakukan. Hal tersebut dapat diadopsi dari cara tangkap di daerah lain yang dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah yang membutuhkannya. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah mengumpulkan informasi tersebut dalam dokumen yang selalu menyesuaikan kondisi terbaru terhadap praktik-praktik penangkapan yang lestari (living document) yang disebut BMP (Better Management Practice) sektor perikanan.
Jenis tujuan pengelolaan yang pernah dipraktikkan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis. Pertama, berbagai tujuan yang dimaksudkan untuk memperoleh hasil tangkapan tertentu secara fisik (jumlah berat) dari suatu perikanan. Versi yang paling umum adalah MSY (Maximum Suistanility Yield). Kedua, dengan masuknya pertimbangan ekonomi menyebabkan timbulnya konsep MEY (Maximum Economic Yield) sebagai tujuan pengelolaan perikanan. Ketiga, sebagai reaksi terhadap kedua tujuan sebelumnya, maka tujuan pengelolaan adalah untuk memperoleh yield optimum. Konsep ini mencoba merangkum unsur-unsur ekonomi, biologi, social dan politik ke dalam suatu fungsi obyektif pengelolaan sumberdaya perikanan, OSY (Optimum Sustainable Yield).
Banyak jenis pengelolaan yang bisa digunakan di sektor perikanan. Yaitu Pengelolaan Berbasiskan Masyarakat dan juga Pengelolaan Berbasiskan Ekosistem. Dua hal tersebut bisa dijadikan acuan dalam melakukan pengelolaan sector perikanan. Namun pengelolaan yang saya tawarkan disini adalah pengelolaan berbasiskan ekosistem , Ecosystem Based Fisheries Management (EBFM).
Pengelolaan perikanan berbasis ekosistem sangat relevan untuk srategi pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan berkelanjutan mempunyai fungsi untuk menjamin beberapa hal berikut ini:
1. Proses ekologi di laut termasuk aliran air dan nutrien, jaringan makanan dan struktur komunitas, serta hubungan antar ekosistem.
2. Keanekaragaman biologi laut termasuk kemampuan untuk berubah secara evolusi
3. Kelangsungan hidup untuk seluruh populasi spesies laut asli sesuai dengan fungsinya dalam komunitas biologi
Sesuai dengan tujuannya untuk memelihara keterpaduan ekosistem maka pengelolaan berbasis ekosistem memerlukan pola pembangunan yang menjamin hal-hal berikut ini:
1. Hubungan antar dimensi ekologi (populasi, spesies, habitat, region) harus diperhitungkan, tidak sekedar memperhatikan dampak pada satu level saja.
2. Perencanaan dan pengelolaan terhadap entitas ekologi dengan batas yang diketahui, dipadukan dengan batas sektoral, yursdiksi, dan batas administrasi lainnya.
3. Data dikumpulkan untuk pengelolaan berbasis ekosistem sebagai landasan bagi sektoral dan integrasi sektoral.
4. Pola pengelolaan harus terus dipantau dengan membandingkan antara kesehatan laut dan indikator berbasis ekosistem, dan dapat diadaptasi sesuai dengan adanya perubahan lingkungan maupun perubahan lainnya.
5. Sistem nilai alam dan kemanusiaan harus diperhitungkan dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan secara terpadu sehingga nilai keragaman biologi harus dimengerti dan diseleraskan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan dan pengelolaan, sedangkan nilai kemanusiaan memainkan peranan yang dominan dalam memutuskan pemanfataan laut.
Pengelolaan sumberdaya perikanan ke depan perlu mempertimbangkan kembali pengakuan hak atas sumberdaya ikan yang telah memiliki akar sejarah dalam tradisi masyarakat pesisir. Seiring dengan semakin langkanya sumberdaya ikan, insentif untuk konservasi sudah saatnya diintroduksi.
Karena itu pendekatan pengelolaan perikanan keberlanjutan berbasiskan ekosistem sudah seharusnya dilakukan. Pendekatan langsung yang melibatkan keseluruhan stakeholders (contoh, dengan mengadakan Focus Group Discussion) untuk mengidentifikasi mekanisme pengelolaan sumberdaya perikanan dan ekosistem terkait serta menentukan bagaimana proses tersebut dapat terhubung ke EBFM.
Pemerintah diharapkan dapat mengembangkan dan mengkordinasikan model pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis ekosistem sesuai dengan model pengelolaan yang sudah ada, terutama pemerintah daerah.Hal ini dikarenakan pemerintah daerah selama ini dianggap tingkat kepeduliannya masih kurang dan komitmen yang terbentuk juga masih rendah untuk mengelola sumberdaya perikanan.
Untuk mewujudkan usulan rencana pengelolaan tersebut, maka dibutuhkan pembuatan Perda Provinsi yang baru untuk mengatur mekanismenya serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.Pentingnya tetap menghidupkan, melesatarikan dan menjalankan tradisi/ adat istiadat yang ada pada masyarakat. Hal ini sangat membantu dalam pengelolaan perikanan dan menggerakkan perekonomian rakyat.
