anggota DPR lagilagigila

tulisan ini dibuat karena merasa geram dengan pemeberitaan media yang bilang bahwa ada dewan yang atas nama rakyat ingin mengambil uang sebesar 15 M/ daerah pemilihan setiap anggota dewan.

kali ini kegilaan dimulai dri keinginan fraksi partai Golkar untuk “menyejahterakan” rakyat di pelosok daerah. setiap anggota dewan yang terpilih dari suatu daerah akan membantu rakyat dengan uang 15 M. jika dikalkulasikan dengan jumlah anggota dewan sebanyak 500, maka akan keluar jumlah 8,4 T. gila, itu bisa dialokasikan untuk anggaran satu propinsi.

Seperti diberitakan, sejumlah wakil rakyat –dimotori politisi Partai Golkar dan Partai Demokrat– mengusulkan dana aspirasi atau dana fasilitas pembangunan Rp 15 miliar bagi setiap anggota DPR per tahun untuk pembangunan dapil masing-masing. Usulan itu akan menjadi masukan yang dialokasikan dalam RAPBN 2011. Tapi, coba bayangkan dana sebesar itu akan sulit untuk dapat dipastikan sampai atau tidaknya uang sebesar itu ke tengah masyarakat

menurut mereka, mekanisme kerja dana aspirasi ini dimulai dari usulan pemerintah daerah yang ditujukan kepada anggota DPR yang mewakili daerah tersebut. Usulan program harus terkait dengan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, irigasi pertanian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Lalu, usul dimasukkan ke Badan Anggaran untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Anggaran dimasukkan dalam pos belanja pemerintah pusat yang kemudian diperbantukan ke satuan kerja pemerintah daerah. sehingga tender dilaksanakan di daerah secara terbuka dan transparan.jadi kecil kemungikinan ada dana masuk ke dalam kantung mereka. ah, bullshit….

Secara konstitusional diakui, DPR memiliki fungsi anggaran. Dalam hal ini, Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Khusus untuk fungsi anggaran, DPR hanya dimungkinkan untuk membahas dan menyetujui RAPBN. Sadar atau tidak, ketika mengusulkan dana aspirasi, mereka sedang menggadaikan makna hakiki DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Menjadi mudah dipahami, ketika ikut mengajukan program (dana aspirasi), DPR tidak hanya akan mengalami penumpulan fungsi pengawasan, tetapi semakin membenarkan tudingan yang mulai berkembang akhir-akhir ini: sebagian anggota DPR sebenarnya adalah sosok eksekutif yang menggunakan jubah legislatif (kompas, 7/6).

benar-benar gila, gue aja sebagai masyarakat awam merasa itu sebuah kebohongan. atas nama rakyat, mereka mengeruk keuntungan diri mereka sendiri. benar-benar gila.
memang, lagilagigila sudah berlaku untuk anggota dewan yang “terhormat”

fuckfordewan…

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *