Persatuan Orangtua Mahasiswa dan Dosen (POMD) dibentuk untuk peningkatan sarana dan prasarana di fakultas. Orangtua mahasiswa diundang untuk membicarakan besaran iuran sumbangan, maka dari pertemuan itulah disepakati berapa besar dana yang akan disumbangkan oleh tiap-tiap mahasiswa. Selain itu, salah seorang dari orang tua mahasiswa diamanahkan sebagai ketua POMD dan memiliki hak penuh untuk mengeluarkan uang POMD. Namun, jika ada mahasiswa yang minta dana untuk kegiatannya, maka terlebih dahulu memiliki rekomendasi persetujuan dari Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan. Dan proses selanjutnya proposal diajukan ke ketua POMD sampai diputuskan dana yang akan diperoleh hingga dicairkan oleh bendahara.

Prof Anwar Daud selaku PD III FKM menambahkan bahwa dana POMD sebenarnya untuk mahasiswa sendiri, jika ada kegiatan atau kebutuhan mahasiswa maka uang tersebut bisa dicairkan. “dengan meminta persetujuan dari salah satu perwakilan orang tua mahasiswa, lalu konfirmasi ke bendahara fakultas untuk pencairan dana” imbuhnya. Dana POMD hanya digunakan jika ada mahasiswa yang membutuhkan cepat. Iuran POMD sudah digunakan untuk fasilitasi mahasiswa. “adanya perbaikan taman, gazebo dan pembangunan gedung PKM adalah salah satu wujud iuran POMD.” Ujar beliau dengan jelas.

Besar iuran pada beberapa fakultas berbeda, output yang dihasilkannya pun disesuaikan dengan kebutuhan fakultas. FKM misalnya, iuran yang dibebankan sebesar Rp 500.000 tiap mahasiswanya melahirkan bangunan student center yang memakan dana sebesar 140 juta dari iuran POMD, hal inilah yang dipertanyakan oleh mahasiswa FKM karena dianggap tidak sesuai dengan harapan mahasiswa.

Pembangunan tersebut merupakan Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan sebagai sekretariat BEM dan Maperwa FKM. Gedung tersebut dulunya berlantai papan dari playwood sehingga goyang ketika dimasuki mahasiswa ketika rapat. Ketakutan akan rubuh jika semua anggota Maperwa ikut masuk ke ruangan tersebut, sehingga mereka mengambil inisiatif untuk membicarakan hal tersebut kepada PD III.

Akhirnya bangunan tersebut diperbaiki walhasil lantainya tergantikan oleh papan yang lebih tebal dari playwood. Namun, kondisi material bangunan dianggap tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan oleh kontraktor. Rincian anggaran PKM tersebut juga belum pernah disampaikan kepada mahasiswa. Fiqhy selaku presidium BEM FKM mengatakan, “belum ada advokasi mengenai kejelasan uang POMD tersebut. Dalam pengambilan keputusan pun mahasiswa tidak dilibatkan oleh pihak fakultas. kami baru diberitahu ketika tempat tersebut sudah berdiri dan diminta untuk pindah sekretariat karena sekertariat yang selama ini digunakan akan menjadi ruang kuliah bagi mahasiswa FKM,” ujarnya dengan tegas.

Hal inilah yang masih mengundang tanya bagi mahasiswa FKM. Seharusnya adanya transparansi dana dalam pengadaan fasilitas mahasiswa agar tidak terjadi kecurigaan dari kedua belah pihak. Namun, kejelasan akan rincian dana PKM itu tidak mendapat respon yang baik. Purnomo selaku kontraktor mengatakan rincian dana ada pada ketua POMD, dalam hal ini dipegang oleh Aqil. Kedua pihak ini mengatakan sedang berada di luar daerah ketika Identitas coba untuk mengkonfirmasikan.

Jika dibandingkan dengan Fakultas Teknik (FT), iuran sebesar Rp 200.000 yang dibebankan pada tiap mahasiswa, FT sempat melahirkan gedung PKM yang sekarang menjadi sekretariat Senat mahasiswa dan seluruh Himpunan Jurusan di Fakultas Teknik. Tapi, gedung yang digunakan sejak tahun 2004 belum pernah mendapat renovasi satu kalipun.

Pihak fakultas atas nama Pembantu Dekan III FT mengatakan, uang POMD selalu mengalir ke acara kegiatan mahasiswa. “selama ini pembangunan fasilitas dari iuran tersebut hanya untuk gedung POMD berapa tahun lalu, selain itu lari ke kas kegiatan mahasiswa.” jelas Ir H Louis Santoso M Si ketika ditemui diruangannya, Rabu (30/3). Ketika di tanya mengenai pembangunan fasilitas di Teknik, beliau hanya menjawab bahwa uang untuk pembangunan sudah disediakan oleh pihak fakultas.