Ada Apa dengan Pekerja Perikanan di Indonesia? menjadi judul podcast ketiga bersama Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia. Dimana podcast kali ini mengundang Judy Gearhart seorang yang pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif di International Labor Rights Forum dan dua belas tahun sebagai Direktur Program di Social Accountability International. Beliau hadir di dalam podcast DFW setelah melihat beragam perspektif mengenai kondisi pekerja perikanan di Indonesia.

Karena itu kami mewawancarai beliau dalam podcast ketiga dengan fokus kepada pekerja perikanan. Jujur, selama berinteraksi sama Judy, saya senang sekali. Karena dia bisa mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Podcast ini sebenernya banyak ketawa-ketawanya, tapi alhamdulillah bisa diedit. hehe. Seru banget lah 🙂

Kondisi Pekerja Perikanan di Indonesia

Dalam podcast ini Judy memulai dengan bagaimana sebuah peraturan internasional adalah infrastruktur yang tak bisa lepas. Jika Anda melihat Perjanjian Tindakan Negara Pelabuhan, Perjanjian Cape Town, dan Konvensi ILO 188 untuk pekerjaan di bidang perikanan, jika Anda menggabungkan ketiganya, Anda dapat mulai menciptakan perlindungan bagi nelayan untuk keselamatan di atas kapal serta untuk perawatan nelayan di atas kapal.

Judy juga menjelaskan bahwa ketika sebuah negara sudah memiliki peraturannya kemudian yang menjadi langkah selanjutnya adalah implementasinya di lapangan. Ia percaya bahwa dorongan untuk mengatasi kerja paksa dan penangkapan ikan ilegal itu penting. Tapi saya pikir kita tidak bisa hanya melihat kerja paksa. Kita harus melihat integral keseluruhan badan hak asasi manusia dan hak pekerja. Jika pekerja tidak memiliki hak untuk berorganisasi dan berunding secara kolektif, atau mereka tidak memiliki akses untuk pemulihan atau perlindungan kesehatan dan keselamatan mereka di kapal, maka mereka cenderung lebih rentan terhadap kerja paksa.

Judy menjelaskan bahwa kita tidak dapat menghentikan kondisi kerja paksa jika kita tidak memberikan ruang para nelayan untuk berbicara dan berorganisasi. Nelayan membutuhkan gerakan atau pendidikan bagi para pekerja perikanan untuk menyuarakan hak-haknya. Hal ini lah yang jadi tantangan bagi nelayan, tapi setiap orang memiliki peran untuk dimainkan. Masyarakat sipil, bisnis dan nelayan pemerintah perlu memiliki hak untuk berorganisasi dan bergabung dengan serikat pekerja.

Namun serikat pekerja juga membutuhkan kapasitas untuk dapat menjangkau dan mengorganisir para nelayan. LSM dan organisasi masyarakat sipil lainnya juga dapat memainkan peran pendukung dalam mendidik nelayan migran sebelum mereka pergi ke luar negeri, dalam memberikan bantuan hukum ketika mereka membutuhkan bantuan. Tetapi pemerintah masih memiliki primer tugas untuk melindungi nelayan ketika mereka pergi ke luar negeri untuk melindungi nelayan migran. Dan korporasi tentunya masih memiliki peran. Dan tanggung jawab korporasi itu datang tingkat pembeli, tingkat agen pengawakan, dan pengusaha yang mengoperasikan kapal penangkap ikan. Setiap orang memiliki peran masing-masing dalam membantu para pekerja migran perikanan di Indonesia

Memberikan Informasi Kepada Pekerja Migran

Dalam podcast ini saya bertanya mengenai informasi tentang buruknya kegiatan penangkapan ikan di kapal perusahaan milik Cina. Judy tidak menjawab secara gamblang, tapi ia mengatakan bahwa Cina memiliki yang terbesar armada penangkapan ikan di dunia, bahwa mereka menangkap ikan secara agresif di seluruh dunia, tidak hanya di perairan Cina, tetapi juga perairan internasional. Lepas pantai Afrika dan sekitar Kepulauan Galapagos di Amerika Selatan. Judy bahkan pernah melihat kapal datang ke pelabuhan di Ekuador di mana kapal China dengan nelayan Indonesia meminta bantuan.

Ia memberikan saran agar melibatkan pemerintah China dan meminta mereka melakukan kebijakan yang lebih baik, untuk mendapatkan perlindungan pekerja migran yang lebih baik. Dan kita perlu memberi tahu para nelayan migran sebelum mereka pergi ke luar negeri. Karena Sebagian besar para pekerja tidak disewa langsung oleh armada China. Mereka disewa oleh agen tenaga kerja di Indonesia. Maka satu hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil dan pemerintah Indonesia adalah pertama-tama mulai dengan memantau dan mengatur agen pengawakan dan memberi tahu para nelayan sebelum mereka bertindak lebih tinggi. Ya. Oke. Ada tiga tiga kesimpulan. Ya. Karena ya. Melibatkan, menginformasikan, dan juga memantau.

Silakan untuk menonton podcast secara jelas dibawah ini 🙂

ditulis di Tajurhalang

0:43 WIB Saturday, 5 Februari 2023

Sambil dengar lagu Unholy-Sam Smith