Kenapa kita butuh data perikanan yang mumpuni? Apakah memang data memiliki peran yang sangat penting terhadap dunia perikanan? Webinar yang diadakan oleh PCNU Wageningen dan PPI Wageningen, menjadi salah satu tempat diskusi mengenai hal ini. Kegiatan yang diadakan pada hari Minggu, 18 Juni 2022 kemarin meminta saya untuk menjadi salah satu narasumber.

Berikut ini adalah resume kegiatan Webinar “Sustainable Fishery : How We Fish Matter”

Why do we need data?

Sharing informasi sore ini dimulai dengan pertanyaan : Why we need data? Kenapa kita membutuhkan data untuk membangun perikanan berkelanjutan?

Apakah data sepenting itu? Data apa saja yang dibutuhkan?

Hal ini dipicu oleh banyak penelitian yang menyebutkan bahwa banyak terjadi degradasi dalam dunia perikanan tangkap. Tingkat konsumsi yang semakin tinggi, apalagi setelah ditemukannya kulkas, membuat orang gunung pun bisa mengonsumsi sumber protein ikan. Padahal dulu mereka gak bisa untuk menyimpan ikan dalam waktu lama.

Karena kebutuhan orang semakin tinggi terhadap ikan, membuat intensitas penangkapan perikanan pun semakin tinggi. Namun karena kurangnya monitoring, alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, ketiadaan data, dan lain sebagainya membuat perikanan kita semakin menurun.

Sebuah penelitian yang saya kutip dari laporan McKinsey mengatakan bahwa sekarang dibutuhkan upaya lima kali lipat untuk menangkap jumlah ikan yang sama dengan yang ditangkap pada tahun 1950. Bisa dikatakan bahwa target spesies yang kita inginkan semakin langka.

Peran Pemerintah untuk Pendataan

Karena itulah pemerintah Indonesia menjawab dengan Pasal 3 UU no. 31 tahun 2004 lalu diganti dengan UU No. 45 tahun 2009 mengenai perikanan dimana ada proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum

Hal ini dilakukan pemerintah agar kita mencapai banyak tujuan dalam perikanan tangkap yaitu

• Meningkatkan kesejahteraan nelayan skala kecil.
• Meningkatkan pendapatan negara dan devisa negara.
• Mempromosikan perluasan kerja dan lapangan kerja.
• Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan.
• Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan.
• Meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah dan daya saing.
• Meningkatkan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan.
• Tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan secara optimal.
• Menjamin kelestarian sumber daya ikan.

Pengelolaan Perikanan untuk Indonesia

Pengelolaan Perikanan sejatinya terdiri dari banyak hal yaitu

1. Pengumpulan Informasi
2. Analisis
3. Perencanaan
4. Konsultasi
5. Pembuatan Keputusan
6. Alokasi Sumberdaya Ikan
7. Implementasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan oleh Pemerintah atau otoritas lain
8. Untuk mecapai kelangsungan sumberdaya hayati perairan dan tujuan lain yang telah disepakati

Kenapa kita butuh data yang baik?

Jika tidak ada data, tidak ada analisis yang bisa dilakukan. Tidak ada analisis, tidak ada management atau precaution yang baik. Sedangkan jika kita punya data, tapi buruk, paling tidak kita bisa melakukan analisis namun penuh dengan ketidakpastian, tapi masih bisa bikin precaution management.

Nah, jika kita mempunyai data yang baik. Kita bisa mendapatkan analisis dari informasi yang telah kita punya. Lalu membentuk management yang lebih pasti. Membuat harvest strategy, harvest control rule dan reference point untuk perikanan yang berkelanjutan. Jika ini semua tercapai, kita memiliki peluang yang lebih baik untuk sustainability.

Konsep Perikanan Terukur

Apalagi, saat ini Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan sebuah konsep Bernama Perikanan Terukur. Dimana pemerintah nantinya membutuhkan data yang baik di sector Area penangkapan ikan 2. Jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi 3. Musim penangkapan ikan 4. Jumlah dan ukuran kapal 5. Jenis alat tangkap 6. Pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/ pembongkaran ikan 7. Penggunaan ABK lokal 8. Suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan 9. Jumlah pelaku usaha, dengan memberlakukan sistem kontrak untuk jangka waktu tertentu

Fungsi NGO dalam mendukung Pemerintah

Dibutuhkan banyak kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai perikanan terukur. Untuk NGO sendiri memiliki space yaitu dalam kegiatan pendampingan logbook kepada nelayan kecil (dibawah 10 GT) serta uji coba penerapan e-logbook.

Saat ini sudah banyak organisasi pemerintah maupun non governmental mengambil data perikanan. Misalnya Yayasan Masyarakat dan Perikanan mengambil data tuna di beberapa WPP, lalu adalah Yayasan Konservasi Alam Nusantara mengambil data kakap kerapu, ada Rare Indonesia yang mengambil data small scale fisheries, ada juga Yayasan Konservasi Laut bekerja sama dengan Blue Ventures mengambil data gurita. Ada juga EDF dan APRI yang mengambil data rajungan atau blue swimming crab.

1. Untuk pihak internal sendiri banyak sector yang mendukung data perikanan. Misalnya untuk DJPT SDI mengambil SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat)
2. Observers
3. SIMKADA (Sistem Informasi Izin Kapal Daerah)
4. KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan)
5. SIPEPI

Tipe Pengambilan Data oleh NGO

Selama melaksanakan pengambilan data di lapangan, NGO memiliki beberapa tipe pengambilan data, yaitu pendataan yang dilakukan secara mandiri oleh nelayan, pendataan yang dilakukan oleh enumerator

Lalu, selama pendataan juga ada dua hal yaitu nelayan dibayar setiap melakukan pengambilan data, ada juga enumerator yang dibayar tiap bulannya. Lalu verifikasi pendataan bisa menggunakan resi penjualan, ataupun berdasarkan catatan enumerator.

Apa yang jadi Kendala selama ini?

Posisi NGO untuk ikut mendukung data perikanan adalah membantu pemerintah dalam memberikan data yang baik. Namun kebanyakan NGO memiliki format pendataan yang berbeda-beda antara satu sama yang lain. Sehingga jika ada format yang sama, data bisa digunakan bersama.

Setelah itu adalah membuat kode etik antar Lembaga. Jika data ini akan dipublikasikan , ada kode etik yang harus disepakati bersama. Misalnya kode etik mengenai data sharing dan data security.

Yang bisa didorong juga kepada NGO adalah donor-driven, dimana Lembaga donor yang menyebutkan minimum requirement pengambilan data. Sehingga tiap Lembaga memiliki standar minimum yang jelas untuk membantu tercapainya Harvest Strategy, Harvest Control Rules dan Reference Points demi tercapainya perikanan yang berkelanjutan.

ditulis di Tajurhalang,

4:23 WIB sambil denger lagu Until I Found You – Stephen Sanchez dibarengi suara speaker masjid untuk shalat subuh

Selasa, 21 Juni 2022